Pekerja Sosial

Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Raden Fatah Palembang diresmikan pada tanggal 13 Nopember 1964 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1964 tanggal 22 Oktober 1964. Asal– usul berdirinya IAIN Raden Fatah erat kaitannya dengan keberadaan lembaga – lembaga pendidikan tinggi agama Islam yang ada di Sumatera Selatan dengan IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Cikal bakal IAIN awalnya digagas oleh tiga orang ulama, yaitu K.H.A. Rasyid sidik, K.H. Husin Abdul Mu’in dan K.H. Siddik Adim pada saat berlangsung muktamar Ulama se Indonesia di Palembang tahun 1957. Gagasan tersebut mendapat sambutan luas baik dari pemerintah maupun peserta muktamar. Pada hari terakhir muktamar , tanggal 11 September 1957 dilakukan peresmian pendirian Fakultas Hukum Islam dan pengetahuan Masyarakat yang diketuai oleh K.H. A. Gani Sindang Muchtar Effendi sebagai Sekretaris. Setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatra Selatan ( Akte Notaris No. 49 Tanggal 16 Juli 1958 ) yang pengurusnnya terdiri dari Pejabat Pemerintah , ulama dan tokoh- tokoh masyarakat. Pada tahun 1975 s.d tahun 1995 IAIN Raden Fatah memiliki 5 Fakultas, tiga Fakultas di Palembang, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin; dan dua Fakultas di Bengkulu., yaitu Fakultas Ushuluddin di Curup dan Fakultas Syariah di Bengkulu. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan kelembagaan perguruan tinggi agama Islam, maka pada tanggal 30 juni 1997, yang masing- masing ke dua Fakultas di tingkatkan statusnya menjadi sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yaitu STAIN Curup dan STAIN Bengkulu. Dalam perkembangan berikutnya IAIN Raden Fatah membuka dua Fakultas baru, yaitu Fakultas Adab dan Fakultas Dakwah berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama R.I Nomor 103 tahun 1998 tanggal 27 Februari 1998. Cikal bakal Fakultas Adab dimulai dari pembukaan dan penerimaan mahasiswa Program Studi ( Prodi ) Bahasa dan Sastra Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam pada tahun Akademik 1995/1996. Pendirian Program Pascasarjana pada tahun 2000 mengukuhkan IAIN Raden Fatah sebagai institusi pendidikan yang memiliki komitmen terhadap pencerahan masyarakat akademis yang selalu berkeinginan untuk terus menimba dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner. Akhirnya melalui perjuangan yang panjang dari seluruh sivitas akademika UIN dan tokoh masyarakat Sumsel, pada tahun 2014 melalui Perpres No. 129 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Raden Fatah Palembang Menjadi UIN Raden Fatah Palembang menjadi sejarah tranformasi lembaga dari IAIN menjadi UIN. Perubahan ini tentunya menjadi kompas dan arah serta menjadi agenda strategis bagi pengembangan UIN Raden Fatah Palembang di masa-masa mendatang.

Universitas Sanata Dharma adalah universitas Katolik yang berlokasi di Yogyakarta. Dikenal juga dengan sebutan USD dan Sadhar. Sanata Dharma dibaca Sanyata Dharma, yang berarti "kebaktian yang sebenarnya" atau "pelayanan yang nyata". Kebaktian dan pelayanan itu ditujukan kepada tanah air dan gereja

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, disingkat UINAR, merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang terletak di Banda Aceh Provinsi Aceh. UIN Banda Aceh diberi nama Ar-Raniry yaitu seorang Ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani.

Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung merupakan Perguruan Tinggi tertua di Indonesia di bawah Kementerian Sosial RI yang telah berdiri sejak tahun 1964 dengan nama Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung sebagai peningkatan dari Kursus Kejuruan Sosial Tingkat Tinggi (KKST) dan berjangka waktu pendidikan selama 2 (dua) tahun, yang sebelumnya berbentuk Kursus Dasar Sosial A (KDSA) yang didirikan tahun 1957 dan berjangka waktu pendidikan selama 1 (satu) tahun.Pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1970, diselenggarakan pendidikan Profesional Pekerjaan Sosial Tingkat Sarjana Muda dan di tahun 1971 Program Pendidikan ditingkatkan dengan dibukanya program Sarjana (S1). Sesuai ketentuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang dihapuskannya program sarjana muda, maka sejak tahun 1985 selain jenjang pendidikan S1, juga menyelenggarakan program pendidikan jenjang Diploma III, yang kemudian jenjang pendidikan program Diploma IV dimulai sejak tahun akademik 1989/1990.Pada tanggal 18 Januari 2001 status STKS sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan dikukuhkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2001. Adapun Organisasi dan Tata Kerja STKS Bandung dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 24 PEG-HUK/2002, dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 51/HUK/2006 tentang Statuta STKS Bandung. Disamping itu, berdasarkan Surat Persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor: 15/D/T/05 tanggal 10 Januari 2005 bahwa mulai tahun akademik 2006, STKS Bandung menyelenggarakan Program Studi Profesi Pekerjaan Sosial (Spesialis-1/Sp-1). Program Pendidikan Spesialis-1 (Sp-1) Pekerjaan Sosial ini meliputi 2 (dua) konsentrasi yaitu Konsentrasi Pekerjaan Sosial Sosial Klinis dan Konsentrasi Pekerjaan Sosial Komunitas.Penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma-IV (D-IV) dengan gelar Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial (S.Tr.Sos) dilaksanakan di tahun 2015 dan di tahun 2016, Reakreditasi Program Studi Diploma-IV dengan hasil nilai A sesuai dengan Keputusan BAN-PT Nomor 0188/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/IV/2016. Selanjutnya mahasiswa mulai mengikuti Ujian Sertifikasi Pekerja Sosial melalui jalur pendidikan dan memperoleh Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial di tahun 2017.Pada tahun 2018, penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) dengan Kementerian Sosial RI Nomor: 1/A/PKS/2018 dan Nomor: 1/HUK/2018 tentang Penyelenggaraan Poltekesos Bandung di lingkungan Kementerian Sosial RI tanggal 21 Maret 2018 serta Surat Rekomendasi Menristekdikti tentang Perubahan Bentuk STKS Bandung menjadi Poltekesos Bandung Nomor: 180/M/IX/2018 tanggal 4 September 2018. Di tahun ini juga Pembukaan Program Sarjana Terapan (Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial) sesuai dengan Surat Keputusan Menristekdikti Nomor: 436/KPT/I/2018 tanggal 9 Mei 2018.Tahun 2019, merupakan sejarah baru dimana telah mengalami perubahan Organisasi dan Tata Kerja dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung menjadi Poltekesos Bandung berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 4 Tahun 2019, dengan ditandatangani tanggal 19 Juni 2019 dan diundangkan dalam berita Negara tanggal 28 Juni 2019. Selanjutnya di tahun 2019 juga telah keluar Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 24 Tahun 2019 tentang Statuta Poltekesos Bandung.Poltekesos Bandung didukung oleh 149 orang pegawai yang terdiri dari 63 orang pegawai diruang lingkup administrasi dan 86 orang pegawai di ruang lingkup jabatan fungsional dosen. Saat ini, Poltekesos Bandung menyelenggarakan Program Sarjana Terapan yang terdiri dari Program Studi Pekerjaan Sosial, Program Studi Rehabilitasi Sosial, dan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Selain itu, Poltekesos Bandung menyelenggarakan Program Magister Terapan dengan Program Studi Pekerjaan Sosial yang mencetak Sumber Daya Manusia, Pekerja Sosial yang handal dan profesional serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai isu permaalahan sosial di Indonesia maupun Internasional. Berdasarkan data mahasiswa aktif pada semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 terdapat 1.646 orang mahasiswa Program Studi Pekerjaan Sosial; 84 orang mahasiswa Program Studi Rehabilitasi Sosial; 123 orang mahasiswa Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial; dan 38 orang mahasiswa Program Magister Terapan Program Studi Pekerjaan Sosial.Poltekesos Bandung memiliki sebelas unit kajian dan layanan yang mengkaji dan melayani berbagai permasalahan sosial secara khusus yaitu Unit Kajian dan Layanan Bencana dan Pelayanan Pengungsi, Unit Kajian SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Soslal, Unit Kajian dan Layanan Pekerjaan Sosial Bidang Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), Unit Kajian dan Layanan Lanjut Usia (Lansia), Unit Kajian dan Layanan Kemiskinan dan CSR, Unit Kajian dan Layanan Keluarga, Unit Kajian dan Layanan, Komunitas Adat Terpencil dan Masyarakat Transisi, Unit Kajian dan Layanan HIV dan Kesehatan, Unit Kajian dan Layanan Disabilitas, Unit Kajian dan Layanan, Anak dan Gender serta Unit Kajian dan Layanan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya.

Keinginan mendirikan Perguruan Universitas Nahdhatul Ulama merupakan cita-cita para tokoh masyarakat Nahdlatul Ulama di Provinsi Gorontalo . KH. Abbas Rauf tokoh ulama Nahdiyyin sangat serius untuk memperhatikan pendidikan. bahkan ada beberapa luas tanahnya dihibahkan untuk pendidikan dan agama. Sejak terbentuknya provinsi Gorontalo idea KH Abbas Rauf ini terus digagas oleh generasi Nahdiyyin untuk berkeinginan mendidirikan sekolah unggulan Nahdlatul Ulama (SD-SMP-SMA) bahkan sampai berdirinya sebuah Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Gorontalo. Namun hal tersebut terus dibahas dalam Musyawarah Wilayah periode Ismet Mile (2001-2006) cita-cita pendirian perguruan tinggi Nahdlatul Ulama baru semacam gagasan. Periode kepengurusan wilayah Nahdlatul Ulama Gorontalo Drs. H.Karim Pateda, MM (2007-2012) telah ada semangat menunjukkan langkah-langkah untuk mendirikan Perguruan Tinggi dalam naungan Nahdlatul Ulama. Pada periode 2012-2012 masa kepengurusan Dr. H. Muhajirin Yanis, M.Pd.I Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si secara berulang mendiskusikan Langkah-langkah mendirikan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama di Gorontalo terus dibahas dengan Almarhum Drs. Abd. Karim Rauf, M.Pd.I yang saat itu menjabat wakil ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Gorontalo masa khidmat 2007-2012 dengan Dan hasil diskusi ini disampaikan pada beberapa orang aktivis Nahdiyyin Dikson Yasin SH.I, MH, Arfan Nusi, M.Hum, Taufiq Ayuba, M.Hum. Imran Nihali, M.Pd, Alfian Mato, M.Pd, Helmi Rasyid, S.Pd. Ariyanto Mopangga, S.Ag secara aktif membahas dan mengkaji tentang pendirian perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama di Gorontalo. Akhirnya pada 12 Juli 2015 Ariyanto Mopangga S.Ag Sekretaris Umum PWNU periode 2012-2017. mengundang Dr.H. Ridwan Tohopi, M.Si Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo Mantan Wakil Ketua Gerakan Pemuda Anshor Kotamadya Gorontalo periode Abdul Muin Mooduto 1993-1997 sebagai inisiator pendiri Perguruan Tinggi Nadlatul Ulama Gorontalo untuk mepresentasekan Rencana Pendidirian Universitas yang dihadiri oleh Tokoh Nahdltatul Ulama Almarhum K.H. Abdul Gafir Nawawi, MA, Ketua Dewan Surya PW NU Gorontalo, Almarhum Drs. Abdul Karim Rauf, M.Pd.I Wakil Ketua PWNU, Hj. Doli Hanani, M.Pd (Wakil Ketua Muslimat Provinsi Gorontalo), Asma Napu, S.Pd (Muslimat Kota Gorontalo), Suleman Adadau, S.Pd.I (Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bone Bolango), Risman Ibrahim, SH.I (Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Pohuwato), Ibrahim T. Sore, M.Pd (Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Gorontalo), Heriyanto Dalango M.Pd, dari (Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Boalemo) Imran Nihali, M.Pd (Organ Perisai Putih) dan beberapa orang dari pengurus Gerakan Pemuda Anshor, Pengurus Fatayat provinsi, kabupaten Kota serta aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berlatar Nahdiyyin. Di Gedung Aula KH Abas Rauf Gedung ex SMA Pancakarsa/Tridharma jalan Jamaluddin Malik Gorontalo, di tempat inilah awal Pertama di Presentasikan Naskah Akademik dan Bentuk Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Perguruan Tinggi ini semula mengambil nama Universitas Islam Gorontalo (UIG) yang pernah ada di Gorontalo yang diprakarsai oleh ulama dan tokoh-tokoh Nahdiyin berafliasi dari Universitas Islam Indoensia (UII) Yogyakarta namun karena alasan historis, perguruan tinggi UIG yang berafliasi dari UII Yogyakarta tidak berlanjut. Dan akhirnya tergantikan dengan Institut Agama Islam Negeri Filial Alauddin yang saat ini telah menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kontruksi Bangunan dan Bentuk Universitas Islam Gorontalo ini di presentasekan oleh Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si dengan formasi sebagai berikut : Fakultas Sains dan Teknologi dengan Program Studi ( Teknik Pertambangan, Teknik Lingkungan, Teknik Perkapalan, Statistika) Fakultas Agama dan Studi Islam dengan Program Studi S1 ( Ilmu Perpustakaan, Jurnalistik dan Akuntansi Syariah) Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan dengan program studi S1 (Konservasi Hutan. Konservasi Pesisir Laut, Sosial Ekonomi Perikanan) Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu Kesehatan dengan Program Studi S.1 (Dokter Hewan, Gizi dan Terapi Gigi) Hasil presentase disimpulkan oleh Sekretaris Wilayah Nahdlatul Ulama Ariyanto Mopangga, S.Ag selaku pemimpin rapat saat itu agar hal ini segera beroleh respon dan dukungan dari semua pengurus wilayah, Kabupaten Kota Badan Otonom dan Muslimat dan seleuruh tokoh dan ulama berserta umat Nahdlatul Ulama Gorontalo untuk segera mewujudkan beridirinya perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Gorontalo. Hal ini juga diperkuat oleh KH Abdul Gafir Nawawi, MA tokoh Nahdiyyin dan semua komponen aktivis nahdiyyin untuk merealisasikan sekaligus menyusun semua bahan kajian yang menjadi kebutuhan persyaratan Universitas. Pasca presentase tahun 2015 mengalami stagnan sampai 2016, terjadi kevacuman. Hal ini disebabkan karena berakhirnya masa periode kepengurusan Dr. H. Muhajirin Yanis, M.Pdi. Pada Musyawarah Wilayah menjelang pemilihan ketua dan pengurus wilayah periode 2017-2022 dalam sidang komisi di tetapkan bahwa Nahdlatul Ulama Gorontalo sudah harus memiliki Perguruan Tinggi. Seiring dengan hasil Musyawarah Wilayah ini berakhir dengan terpilihnya Dr. H. Zulkarnaen Suleman, M.Hi sebagai Ketua Umum, Katib Amm Dr. H. Anis Naki, MM, Rais Surya KH. Abdul Gafir Nawawi, MA Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Gorontalo Masa Khidmat 2017-2022 Berdasarkan amanah musyawarah wilayah Nahdlatul Ulama, sambil menunggu Surat Keputusan dari Pengurus Besar, Ketua Terpilih Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.Hi menunjuk Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si sebagai Ketua Pendiri Perguruan Tinggi Nahdalatul Ulama Gorontalo. Konsep pendirian ini terus di sebarluaskan pada semua pengurus cabang dan Badan Otonom. Hingga pada tanggal 19 Januari 2017 pertemuan Ketua terpilih Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.Hi bersama pengurus Cabang kabupaten kota bertempat Rumah Makan Saung Telaga Biru dengan inti pembahasan rapat adalah memantapkan pendirian Universitas Nahdlatul Ulama. Menindak lanjuti pasca pertemuan Rumah Makan Saung Dr.H.Ridwan Tohopi, M.Si meminta kesediaan Ariyanto Mopangga, S.Ag dalam jabatan selaku sekertaris Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama menjadi sekertaris Tim Pendiri Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.

Sekolah Tinggi Teologi Duta Panisal adalah sekolah tinggi yang berciri khas budaya kemandirian untuk memenuhi kebutuhan gereja dan masyarakat sebagai penggenapan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus. STT Duta Panisal terus berupaya keras untuk mengembangkan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu teologi dan ilmu-ilmu lain yang terkait, untuk membentuk hamba Tuhan dan guru PAK.

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol adalah sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Kota Padang, Sumatra Barat. UIN Padang diberi nama Imam Bonjol yaitu seorang Ulama dan Pahlawan Nasional Indonesia yang berasal dari Sumatra Barat

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA berdiri berawal dari obsesi untuk itu berperan serta lebih nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pada tahun 1980 tiga orang tokoh masyarakat jawa timur sepakat untuk mendirikan sebuah yayasan. Ketiga tokoh yang sekaligus mantan anggota brawijaya tersebut adalah almarhum H.Soenandar Prijo Soedarmo, yang saat itu menjabat Ketua Pertimbangan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar Tingkat I JawaTimur, Almarhum Blegoh Soemarto, ketika itu sebagai Anggota Dewan Pertimbangan DPD Golkar Daerah Tingkat I Jawa Timur dan H. Moch. Said, yang saat itu menjabat Ketua DPD Golkar Daerah Tingkat I JawaTimur. Kesepakatan tersebut diwujudkan dengan didirikannya YAYASAN WIJAYA KUSUMA yang dikukuhkan melalui Akta Notaris R. Soebiono Danoesastro, No : 256/1990, tanggal 31 Mei 1980 dan kemudian diperbaharui dengan Akta Notaris Soehartono, SH No : 14 Tahun 1993. Berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang No : 16 Tahun 2001 tentang yayasan, maka penataan organ maupun Anggaran Dasar Yayasan Wijaya Kusuma telah diubah berdasar Undang-Undang tersebut dengan dikukuhkan dalam Akta Notaris Mazwar, SH. No : 1 tanggal 9 April 2003, No. 2 tanggal 10 April 2003 dan Surat Pengesahan Yayasan Wijaya Kusuma No. C.HT.01.09.03 tanggal 2 Mei 2003, Berita Negara No. 87 tanggal 31 Oktober 2003, tambahan Berita Negara No. 107/AD/2003 dan Akta Notaris, SH. No. 3 Tahun 2007 tanggal 24 Desember 2007 dan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-Ah.01.08-866 tanggal 24 Desember 2008 serta TBN. 321/00 BN. No.21. Diperbarui Nomor AHU-AH.01.06-138 tanggal 13 Maret 2013.